TOBAGOES.COM, Palele – Proyek pembangunan tanggul pengaman pantai desa kwala besar Kecamatan palele Kabupaten buol Sulawesi Tengah, menuai sorotan. Pasalnya, tanggul yang baru saja rampung dikerjakan pada tahun 2025 itu telah mengalami kerusakan parah.
Proyek ini di bandrol 5.M lebih dengan anggaran APBD tahun 2025 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol.
Berdasarkan fakta dilapangan, kondisi fisik tanggul pengaman pantai kwala besar tersebut menunjukkan banyak kerusakan. Beberapa titik mengalami keretakan yang cukup serius, sementara bagian bawah dan samping struktur terlihat berlubang sehingga air bisa masuk akibat hantaman air laut pasang.
Kondisi tanggul pengaman pantai itu mendapat perhatian serius oleh korwil indonesia timur LSM KERISTA Reoten Musa. Ia menyayangkan kualitas pekerjaan yang dinilai tidak mampu bertahan menghadapi gelombang laut, padahal proyek tersebut menelan anggaran yang cukup besar.
“Saya minta kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek pembangunan tanggul pengaman pantai ini, baik dinas BPBD maupun penyedia jasa untuk segera melakukan perbaikan tanggul, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan warga, mengingat fungsi utama bangunan ini adalah untuk menahan gempuran ombak laut,” Ungkap Reoten, sabtu, (25/4/2026).
Lebih lanjut Reoten mengatakan,”mestinya proyek ini memberikan dampak yang baik terhadap keamanan masyarakat yang ada di pesisir pantai kwala besar, tapi nyatanya pekerjaan yang baru selesai di kerjakan tahun 2025 itu sudah memperlihatkan kualitas yang begitu buruk dengan adanya retakan atau rongga yang terjadi di tanggul tersebut, dan bahkan terjadi di beberapa titik sepanjang bentangan tanggul itu,” Ucap Oten sapaan setiap.
Lanjutnya, jika proyek ini tidak ada mamfaat buat warga karena mengalami kerusakan, Reoten meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) turut dilibatkan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan proyek tanggul pengaman pantai kwala besar.
“Saya sangat berharap ada investigasi dari pihak terkait tentang kekuatan struktur dan kesesuaian spesifikasi kontrak, serta melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tinjau kembali hasil pekerjaan proyek ini,” Imbuhnya. (BL)
